Apa Itu Perjanjian? Syarat Sah Kontrak Menurut KUHPerdata

By


---


# Apa Itu Perjanjian? Syarat Sah Kontrak Menurut KUHPerdata


### Pengantar


Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat perjanjian, baik lisan maupun tertulis. Contoh sederhana adalah membeli barang, menyewa rumah, atau meminjam uang. Namun, tidak semua perjanjian diakui sah menurut hukum. Di Indonesia, perjanjian diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313–1351**.


---


### 1. Pengertian Perjanjian


Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*


Artinya, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.


---


### 2. Unsur Perjanjian


Agar sebuah perjanjian dianggap ada, harus memenuhi unsur:


* **Ada pihak-pihak**: minimal dua orang atau badan hukum.

* **Ada kesepakatan**: para pihak setuju dengan isi perjanjian.

* **Ada objek tertentu**: sesuatu yang diperjanjikan harus jelas.

* **Ada tujuan hukum**: perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.


---


### 3. Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)


Ada empat syarat utama agar perjanjian sah menurut hukum:


1. **Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**


   * Kesepakatan harus diberikan tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan.


2. **Kecakapan untuk membuat perjanjian**


   * Para pihak harus cakap hukum, artinya sudah dewasa (18 tahun atau menikah) dan tidak berada dalam pengampuan.


3. **Suatu hal tertentu**


   * Objek perjanjian harus jelas, misalnya barang, jasa, atau prestasi yang diperjanjikan.


4. **Sebab yang halal**


   * Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan.


Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan.


---


### 4. Bentuk Perjanjian


* **Perjanjian Lisan** → sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320.

* **Perjanjian Tertulis** → lebih kuat sebagai alat bukti. Bisa dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik (dibuat di hadapan notaris).


---


### 5. Contoh Kasus


* **Perjanjian Jual Beli**: A menjual motor kepada B seharga Rp15 juta. Jika A setuju dan B membayar, perjanjian sah.

* **Perjanjian Batal Demi Hukum**: Jika A dan B sepakat untuk menjual narkoba, perjanjian itu tidak sah karena bertentangan dengan hukum.


---


### Kesimpulan


Perjanjian adalah dasar penting dalam hubungan hukum. Agar sah dan mengikat secara hukum, perjanjian harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata: **sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal**. Dengan memahami hal ini, masyarakat bisa terhindar dari sengketa hukum yang merugikan.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Proses Peradilan di Indonesia: Dari Penyidikan hingga Putusan

By
--- # Proses Peradilan di Indonesia : Dari Penyidikan hingga Putusan ### Pengantar Banyak orang mendengar istilah “dibawa ke ranah hukum” atau “menunggu putusan pengadilan”, tetapi tidak semua memahami bagaimana sebenarnya proses peradilan di Indonesia berjalan. Pada dasarnya, peradilan adalah mekanisme resmi untuk menyelesaikan perkara hukum, baik pidana maupun perdata. Artikel ini akan membahas tahapan proses peradilan, khususnya perkara pidana, dari awal hingga keluarnya putusan hakim . --- ### 1. Tahap Penyidikan * **Dilakukan oleh**: Kepolisian (penyidik). * **Tujuan**: Mengumpulkan bukti, menemukan tersangka, dan membuat terang suatu tindak pidana. * **Produk hukum**: Berkas perkara yang kemudian diserahkan ke jaksa. --- ### 2. Tahap Penuntutan * **Dilakukan oleh**: Jaksa Penuntut Umum (JPU). * **Tujuan**: Melimpahkan perkara ke pengadilan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). * Jaksa membuat ** surat dakwaan ** yang berisi uraian tindak pidana yang diduga dilakuk...
Read more

Hukum Perlindungan Konsumen: Apa yang Harus Anda Ketahui?

By
--- # Hukum Perlindungan Konsumen: Apa yang Harus Anda Ketahui? ### Pengantar Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berperan sebagai ** konsumen **: membeli makanan, pakaian, obat, hingga layanan digital. Namun, tidak jarang konsumen dirugikan akibat produk cacat, iklan menyesatkan, atau pelayanan yang buruk. Untuk itulah, negara hadir melalui **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**. --- ### Hak-Hak Konsumen Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen berhak atas: 1. **Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan** dalam mengonsumsi barang/jasa.    * Contoh: produk makanan harus terjamin higienis dan memiliki izin edar BPOM. 2. **Hak untuk memilih barang/jasa** sesuai kebutuhan dan sesuai nilai tukar yang dijanjikan. 3. **Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur** mengenai kondisi barang/jasa.    * Misalnya label gizi pada makanan, komposisi obat, atau spesifikasi produk elektronik. 4. **Hak untuk didengar keluhannya** terkait barang/...
Read more

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

By
--- # Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata ### Pengantar Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua cabang utama yang sering ditemui, yaitu ** hukum pidana ** dan ** hukum perdata **. Kedua jenis hukum ini sering membingungkan masyarakat awam karena sama-sama mengatur hubungan antar manusia. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal objek, sanksi, hingga lembaga yang menanganinya. ### 1. Pengertian * **Hukum Pidana**   Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran, serta menentukan sanksi bagi pelakunya. Contoh: pencurian, pembunuhan, penipuan . * **Hukum Perdata**   Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh: perjanjian, warisan , pernikahan, hutang-piutang. ### 2. Tujuan * **Hukum Pidana**: Menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. * **Hukum Perdata**: Menye...
Read more